Perda Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin Sudah Tepat

Melda
By Melda Agustus 29, 2015 11:25

Related Articles

SOLOK – Terkait telah ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pemberian Bantuan
Hukum bagi Masyarakat Miskin Menjadi Peraturan Daerah oleh DPRD Kota Solok, anggota DPRD Kota Solok, Herdiyulis menilai, hal itu sudah tepat. Namun demikian, ada batasan-batasan bantuan hukum yang tidak bisa diberikan oleh Pemerintah Daerah, seperti narkoba, illegal logging, traficking dan beberapa jenis persoalan hukum lainnya.

Menurut Herdiyulis, saat ini banyak persoalan hukum yang menimpa masyarakat miskin, seperti tindak pidana ringan, persoalan tanah dan lainnya yang di mata masyarakat sepele, namun di mata hukum harus dipertanggungjawabkan. Sejauh ini tidak ada pengawalan dari pemerintah daerah. Dengan adanya Peraturan
Daerah ini, masyarakat akan bisa terfasilitasi.

“Di dalam Undang-undang, setiap warga negara yang tersangkut masalah hukum memang difasilitasi oleh negara. Namun demikian, masyarakat miskin itu belum sepenuhnya merasakannya. Untuk itu, dengan adanya peraturan ini, semua masyarakat miskin yang tersangkut masalah hukum akan bisa terfasilitasi,” jelasnya, Jumat (28/8).

Herdiyulis berharap, Peraturan Daerah yang telah disepakati bersama ini bisa segera diterapkan ke tengah-tengah masyarakat. Sehingga, masyarakat yang tersandung masalah hukum bisa terpayungi dan merasakan dampak dari
peraturan ini. (adi)

Melda
By Melda Agustus 29, 2015 11:25
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Tuliskan komentar anda tentang ini

Loading...