PADANG – Penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) oleh pemerintah pusat berdampak besar terhadap kondisi keuangan daerah provinsi Sumatera Barat. Meski demikian, Pemprov dan Dewan Perwakilan Rakyat tetap mengebut pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) tahun 2016 dan berharap sudah bisa dibelanjakan pada awal Oktober mendatang.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim usai rapat paripurna pengesahan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA PPAS) APBD tahun 2016, Jumat (16/9) mengungkapkan kesulitan daerah terkait penundaan DAU tersebut. Berdasarkan laporan hasil kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD, Hendra menuturkan, keuangan daerah sangat bergantung kepada DAU dan DAK.
“Tentu saja penundaan DAU dan pemangkasan DAK tahun ini berdampak cukup besar dan menyulitkan keuangan daerah,” katanya.
Banggar DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), katanya, telah berupaya maksimal dalam penyusunan KUPA PPAS dengan mempertimbangkan kondisi penundaan DAU tersebut. Jumlah DAU yang ditunda tersebut sangat besar, mencapai Rp228 miliar sementara DAK sebesar Rp15,2 miliar.
“Ini menjadi kesulitan yang dirasakan cukup berat dalam membahas perubahan APBD tahun ini,” ujarnya.
Dengan selesainya pembahasan kebijakan perubahan APBD melalui KUPA PPAS, maka tahapan pembahasan APBD-P sudah mulai berjalan. DPRD akan berupaya maksimal untuk menuntaskan pembahasan agar target penggunaan anggaran perubahan pada awal Oktober bisa terealisasi.
“Upaya maksimal akan dilakukan membahas perubahan APBD sehingga pada awal Oktober anggaran sudah bisa dibelanjakan,” lanjutnya.
APBD-P Sumatera Barat tahun 2016 diperkirakan akan mencapai Rp4,8 triliun, naik dari APBD awal yang sebesar Rp4,5 triliun lebih. Menyikapi penundaan DAU oleh pemerintah pusat, Hendra menyebut akan menutupinya dengan Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (Silpa) dan melakukan efisiensi terhadap beberapa item kegiatan.
“Diantara item yang akan dilakukan efisiensi adalah anggaran perjalanan dinas, pemeliharaan dan perawatan rutin, pembelian alat tulis kantor (ATK) dan beberapa item lainnya yang dirasakan masih bisa ditunda atau dikurangi,” tandasnya. (feb)
Komentar