Penilaian Ombudsman, Layanan Pengaduan di Padangpanjang Sudah Mencapai 80 Persen

Melda
By Melda Desember 14, 2017 06:43

Related Articles

Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum Politik Emir Emil El Maulid saat membuka sosialisasi pengelolaan pengaduan terhadap pelayanan publik di aula Wisma Pangeran, Rabu (13/12). (foto: humas Pemko Padangpanjang)

PADANGPANJANG – Walikota Padangpanjang Hendri Arnis minta agar pelayanan pengaduan untuk Kota Padangpanjang lebih ditingkatkan lagi. Semua keluhan dari masyarakat agar ditindak sesegera mungkin.

Hal itu dikatakan Walikota diwakili Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum Politik Emir Emil El Maulid saat membuka sosialisasi pengelolaan pengaduan terhadap pelayanan publik di aula Wisma Pangeran, Rabu (13/12). Acara dihadiri kepala dan perwakilan OPD se-Kota Padangpanjang dengan nara sumber Plt. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Adel Wahidi.

Dalam sambutannya, Walikota Padangpanjang Emir Emil El Maulid mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, peraturan itu menyebutkan bahwa pengaduan merupakan penyampaian keluhan kepada pengelola pelayanan publik. Karena itu, Pemerintah Daerah menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan.

“Layanan pengaduan ini sangat dibutuhkan sekali bagi masyarakat kita, karena ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, wajar dan adil,” terangnya.

Sosialisasi itu diharapkan dapat meningkatkan layanan pengaduan terhadap masyarakat Kota Padangpanjang lebih baik lagi. “Saya harap dengan sosialisasi ini kita mampu memberikan jawaban terhadap berbagai pertanyaan tentang pengelolaan pengaduan yang ada di Kota Padangpanjang ini,” harapnya.

Setelah sosialisasi, Pemko Padangpanjang akan melakukan evaluasi sampai nantinya didapatkan format layanan pengaduan yang se efektif mungkin, baik melalui Telegram, WhatsApp, SMS atau media lainnya. Kota Padangpanjang sendiri sudah memiliki akun pengaduan tersebut.

Sementara itu, Plt. Kepala Ombudsman Republik Indonesia Provinsi Sumatera Barat Adel Wahidi menerangkan, Pemerintah Provinsi sudah mulai membuka diri untuk dikomplain dengan menyediakan layanan pengaduan untuk masyarakat, baik melalui SMS, WhatsApp ataupun Telegram.

“Dengan layanan pengaduan mengartikan bahwasanya pemerintah sudah terang-terangan dengan masyarakat. Karena, komplain dari masyarakat sudah langsung diterima pemerintah daerah dan juga langsung ditanggapi,” jelasnya.

Menurut Adel, layanan itu sangat dibutuhkan bagi masyarakat karena layanan itu nantinya yang akan membuat masyarakat puas dengan hasil kerja pemerintah. Masyarakat juga langsung melihat proses dan cepat atau tidaknya pemerintah.

“Kepuasan publik ini akan meningkat apabila aduan-aduan dari publik dilayani dengan cepat,” katanya.

Sejauh ini, penilaian terhadap layanan pengaduan Kota Padangpanjang standarnya sudah hijau yang sudah di atas 80 persen. Ada tiga hal yang dinilai, seperti sarana aduannya, pejabat pengelola aduan, dan mekanisme aduan. Dari segi tarif dan waktu juga sudah baik.

“Kota Padangpanjang sudah bagus untuk layanan pengaduannya. Saya harap layanan pengaduan untuk Kota Padangpanjang ditingkatkan lagi, baik struktur, dana serta hal lainnya,” ujarnya. (ris/r)

Melda
By Melda Desember 14, 2017 06:43
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Loading...