Pemprov Sumbar Rancang Payung Hukum Pengelolaan Aset

Febry Chaniago
By Febry Chaniago December 7, 2017 14:37

PADANG – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat merancang sebuah payung hukum untuk meregulasi pengelolaan aset daerah agar optimal dalam pemanfaatannya dan meminimalisir kerugian daerah. Rancangan payung hukum atau Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tersebut diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dibahas dan dijadikan produk hukum.

Pengajuan Ranperda tentan Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumatera Barat, Kamis (7/12) oleh Sekretaris Daerah, Ali Asmar. Menurutnya, selama ini pengelolaan BMD yang merupakan aset daerah sudah terkelola dengan baik.

“Ranperda ini ditujukan agar dapat lebih sempurna dan optimal dalam pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah serta menghindari kerugian daerah,” kata Ali Asmar.

Ranperda tentang Pengelolaan BMD juga dirasa perlu untuk menghindari kerugian daerah akibat penyelewengan penggunaan ataupun karena ketidakjelasan keberadaannya. Dia menyebut, total barang milik daerah pemprov Sumatera Barat saat ini tercatat senilai Rp9.9 triliun.

“Data tersebut tercatat per Desember 2016 yang terdiri dari tanah senilai Rp1,6 triliun, peralatan/ mesin senilai Rp723,7 miliar, gedung dan bangunan senilai Rp1,27 triliun, jalan dan jaringan irigasi Rp4,5 triliun serta aset lainnya Rp1,1 triliun dan konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp656,1 miliar,” terangnya.

Dia menambahkan, sebelumnya sudah ada produk hukum daerah yang mengatur pengelolaan BMD yaitu Perda nomor 6 tahun 2007 namun tidak bisa lagi dijadikan landasan hukum karena adanya perubahan dari pemerintah pusat yang harus disesuaikan oleh pemerintah daerah.

Menurutnya, Perda Pengelolaan BMD tersebut dipandang akan membawa banyak manfaat. Disamping untuk menjaga dan mengoptimalkan, juga akan memberikan dampak positif kepada penerimaan daerah karena bisa mendatangkan pendapatan,” ujarnya.

Perda tersebut nantinya juga akan mengatur secara detail terkait fungsi pengawasan dalam pengelolaan, sistim dan struktur inventarisasi serta lainnya. Diharapkan, dengan regulasi tersebut, ke depan aset pemprov Sumatera Barat akan tertata dan terkelola dengan lebih baik lagi serta bisa mendatangkan penerimaan daerah untuk kepentingan pembiayaan program pembangunan.

DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tersebut menyatakan memberikan dukungan. Wakil Ketua DPRD Arkadius Datuak Intan Bano menyatakan menyambut baik dan menegaskan perda tersebut sangat penting.

“Barang milik daerah merupakan aset yang harus dipertanggungjawabkan dengan pengelolaan dan pemanfaatan yang baik sesuai dengan ketentuan,” tegasnya.

Pemprov Sumatera Barat, lanjutnya, harus melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap seluruh aset daerah yang ada. Selanjutnya, melalui Perda yang akan dilahirkan nantinya harus memuat aturan-aturan yang tegas dan jelas sehingga aset daerah tidak hilang begitu saja.

Sebagai bentuk dukungan terhadap Ranperda tersebut, Arkadius menyatakan, DPRD akan melakukan pembahasan secepatnya. Meski demikian, dalam pembahasan nanti DPRD akan tetap meneliti secara detail sehingga produk hukum yang dilahirkan bisa diaplikasikan dengan baik.

“Pembahasan detail akan ditekankan kepada sistim inventarisasi serta pada pasal yang berkaitan dengan pengawasan agar pengelolaan aset daerah dapat tertata dan bisa mendatangkan pendapatan daerah,” tegasnya.

Bersama Ranperda tentang Pengelolaan BMD tersebut, pemerintah provinsi Sumatera Barat juga mengajukan Ranperda tentang Penanggulangan Gangguan Kesehatan Akibat Kekurangan Yodium dan Ranperda tentang perubahan Perda nomor 11 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Ke tiga Ranperda ini akan dimulai pembahasannya oleh DPRD setempat sesuai dengan tahap pembentukan Perda. (feb)

Febry Chaniago
By Febry Chaniago December 7, 2017 14:37
Loading...
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Loading...