Pemko Padang Tarik Kembali Ranperda Minol

Nita Indrawati
By Nita Indrawati Oktober 28, 2015 21:53

Related Articles

PADANG–Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Minuman Beralkohol tahun 2015 usulan Pemkot Padang lewat rapat Raripurna di DPRD Padang pada minggu lalu, ditarik kembali. Penarikan usulan ranperda itu melalui surat resmi Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah tertanggal 26  Oktober 2015. Nomor  354/05.35/Huk-2015 perihal Penarikan Ranperda Minuman Beralkohol.

Penarikan usulan Ranperda Minol dengan nomor 188.02.99/Huk/2015 tanggal 5 Mei 2015 lalu, yang saat ini telah dilakukan pembahasan oleh Pansus I DPRD Padang dengan alasan  agar lebih sempurnannya materi ranperda dimaksud. Pemko  perlu melakukan sosialisasi dengan tokoh Agama, Adat ,Ninik mamak dan stakeholder terkait lainnya. Sehingga seluruh komponen masyarakat kota memiliki persepsi atau pemahaman yang sama terhadap materi ranperda tersebut.

Surat resmi tersebut diakui oleh Ketua Pansus I ,Helmi Moesim yang membahas tentang Ranperda Minuman Berakohol . Kami menerima alasan penarikan usulan materi ranperda tersebut. Akan tetapi, kalau bisa jangan sampai dalam jangka waktu yang cukup lama agar Ranperda ini bisa diajukan kembali ,” kata Helmi Moesim dari ruang kerjanya, Rabu (28/10).

Helmi mengkhwatirkan, jika terjadi dari penundaan payung (Perda-red)untuk minuman berakohol yang bertujuan mengawasi peredaran minuman beralkohol di Kota Padang, tentu bisa saja akan berdampak liarnya minuman beralkohol (bebas terjual-red) di sejumlah titik di Ibukota Sumbar. “Disamping itu tentu juga berkemungkinan sekali dapat memunculkan peredaran atau penjualan minuman keras (Miras) oplosan,yang tentu sangat berbahaya sekali.Terutama dalam menyelamatkan generasi muda di kota Padang,Sumbar,”ungkapnya.

Sebelumnya Pemko  Padang telah menerbitkan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang Pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Minuman Beralkohol. Bahkan Perda terkait juga telah ditindaklanjuti lewat Perwako dengan membentuk lembaga Badan Pengawas.

Akan tetapi Perda tersebut gugur diberlakukan pasca Mahkamah Konstitusi (MK) mencabut Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, pada Kamis 4 Juli 2013 lalu. Dicabutnya Keppres itu mengakibatkan pengaturan peredaran minol secara Nasional gugur/batal dan tidak berlaku untuk semua aturan daerah dan berimplikasi pada semakin bebasnya peredaran minuman beralkohol.

Helmi Moesim menambahkan,  dampak dari penarikan kembali usulan materi Ranperda Minol tersebut,ia menilai tidak ada kesiapan dari Pemko  Padang dalam mengatasi atau mengawasi peredaran minol di kota Padang. “Sementara upaya dari penerbitan Ranperda ini menjadi Perda memiliki kesamaan persepsi antara DPRD dan Pemko ,seperti apa yang disampaikan dalam surat resmi itu,”  tutup Helmi. (baim).

Baca juga  Ini Cara Penggemar Layangan Sambut Ramadan di Sungai Sariak!
Nita Indrawati
By Nita Indrawati Oktober 28, 2015 21:53
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Tuliskan komentar anda tentang ini