PADANG – Pengelolaan bus Trans Padang tidak efektif akibatkan Pemko Padang mengalami kerugian mencapai Rp100 juta per tahun. Dana sebesar itu terkuak saat mengupas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Pemko Padang tahun 2016 di DPRD Padang antara anggota Pansus dengan Dishub Kota Padang, Kamis (6/7).
Kerugian itu, kata Kepala Dishub Kota Padang, Hendrizal Azhar, akibat pungutan ke penumpang yang menggunakan jasa bus Trans Padang dimasukkan sebagai subsidi. Sebab, yang diutamakan dari pengelolaan Trans Padang adalah pelayanan kepada masyarakat.
“Kalau angkutan umum lainnya, tarif dari Imam Bonjol ke Lubuk Buaya adalah Rp5.000. Sementara, Trans Padang hanya memungut Rp3.500 saja. Kekurangannya itu merupakan subsidi pemerintah kepada masyarakat, sebab yang utqma adalah pelayanan,” katanya
Pernyataan itu langsung disanggah Koordinator Pansus Pendapatan Wahyu Iramana Putra. “Masyarakat membayar, kok dikatakan mengutamakan pelayanan. Kalau gratis baru dikatakan pelayanan,” tegas Wahyu
Hendrizal pun membenarkan persoalan tersebut. Namun, kekurangan pembayaran itulah bentuk pelayanan itu. Dijelaskan, dalam APBD Kota Padang dianggarkan dana oparasional untuk Trans Padang sebesar Rp7,1 miliar yang di dalamnya termasuk gaji sopir, perawatan kendaraan dan operasional lainnya. Pendapatan dari Trans Padang dengan asumsi pendapatan mencapai Rp8,5 miliar. Namun, realisasinya hanya Rp7 miliar. “Makanya, kita masih mengalami kerugian sebesar Rp100 juta,” terangnya.
Dalam pertemuan itu, hadir Kordinator pansus Wahyu Iramana Putra didampingi Ketua Pansus Faisal Nasir dan anggota Hadison, Djunaidy Hendry, Miswar Jambak, Azirwan, Ilham Maulana, Delma Putrra, Dasman, Wismar Panjaitan, Muzni Zen merasa kecewa atas pernyataan tersebut.
Wahyu menilai, Dishub tak mampu berinovasi serta meningkatkan PAD. Apalagi dengan kondisi pendapatan dari ratusan titik parkir yang semakin menurun. “Berarti Dishub tak bekerja dengan baik, kami minta real pendapatan tersebut,” tegas Wahyu dengan nada keras dalam pertemuan itu. (baim)
Komentar