MK Hanya Tangani Sengketa Hasil Pilkada

Melda
By Melda September 15, 2015 13:01

Related Articles

PADANG- Ruang lingkup kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sengketa pemilihan kepala daerah (pilkada) saat ini hanya dalam soal perkara hasil pemilihan (PHP). Pihak-pihak yang akan menggugat sengketa hasil pemilihan harus mengajukan gugatan ke MK dalam waktu dan syarat ketentuan yang telah diatur UU nomor 8 tahun 2015 pasal 158.

Hakim MK Muhidin di Padang, Sumatera Barat mengungkapkan hal itu, Selasa (15/9). Gugatan sengketa juga harus didukung oleh bukti, saksi dan saksi ahli yang lengkap.

” MK hanya menangani sengketa hasil pemilihan dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur UU, didukung bukti dan saksi yang lengkap,” kata Muhidin.

Syarat utama yang harus terpenuhi untuk layak diproses dalam sidang MK adalah soal waktu. Pemohon harus mengajukan gugatan dalam waktu 3X24 jam sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil pemilihan.

Syarat lainnya yang harus terpenuhi juga adalah soal selisih suara. UU Pilkada telah mengatur patokan selisih suara yang bisa mengajukan gugatan.

” Ada patokan selisih suara yang disengketakan dengan pedoman kepada jumlah penduduk di daerah tersebut,” lanjutnya.

Untuk provinsi yang jumlah penduduknya dibawah 2 juta, syarat selisih suara adalah 2 persen. Untuk provinsi dengan jumlah penduduk 2 juta sampai 6 juta, selisih suara 1,5 persen dan 6 juta sampai 12 juta selisihnya 1 persen serta diatas 12 juta selisihnya 0,5 persen.

Sedangkan untuk kabupaten/ kota, jumlah penduduk dibawah 150 ribu selisih suara yang bisa disengketakan adalah 2 persen, 150 ribu sampai 250 ribu 1,5 persen, 250 ribu sampai 500 ribu 1 persen dan diatas 500 ribu selisihnya 0,5 persen.

” Selisih suara di luar ketentuan itu tidak akan diproses,” kata Muhidin.

Muhidin mengungkapkan, selama ini pintu masuk gugatan sengketa pilkada ke MK selalu dari pelanggaran. Batasan selisih suara tersebut diterapkan agar tidak setiap hasil pemilihan langsung digugat ke MK.

Terkait PHPU yang telah ditangani sejak tahun 2008, Muhidin menyebutkan MK sudah menangani 732 perkara. Yang paling banyak adalah di tahun 2010 lebih dari 300 perkara. Sementara tahun 2014, MK sudah menangani sebanyak 13 perkara.

Muhidin hadir di Padang sebagai narasumber dalam rapat kordinasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) provinsi Sumatera Barat dengan stakeholder. Rakor tersebut digelar Bawaslu Sumbar dalam rangka pendidikan pengawasan partisipatif pilkada tahun 2015 guna meningkatkan sinergi untuk mengawal pemilihan pemimpin yang bersih, berintegritas dan damai. (feb)

Melda
By Melda September 15, 2015 13:01
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Loading...