Menjaring Sampah Menggugah Kesadaran

Melda
By Melda Januari 25, 2018 14:07

Related Articles

Seorang pekerja mendayung sampannya usai membersihkan sampah yang berserakan di kawasan wisata Danau Cimpago, Senin (8/1). Sampah tersebut merupakan sisa makanan dari pedagang yang berjualan di sekitar kawasan itu ditambah lagi warga yang membuang sampah ke sungai. (sigit)

Oleh: Melda Riani

Sampah akan selalu berbanding lurus dengan populasi penduduk. Semakin banyak penduduk, sampah yang dihasilkan pun akan semakin bertambah. Namun, sampah seharusnya dikelola dengan baik, bukan asal buang. Apalagi, dibuang ke sungai hingga bermuara ke pantai, tempat yang seharusnya indah dilihat, tapi malah mengganggu pemandangan.

Kondisi itulah yang kerap terjadi di Pantai Padang setiap usai hujan lebat dan banjir. Puluhan ton sampah menumpuk di pinggir pantai. Menghadirkan bau menyengat dan merusak keindahan pantai.

Bila sudah begitu, maka pariwisata akan rusak. Belum lagi jika sampah-sampah itu hanyut ke laut. Membuat ekosistem di laut rusak.

Seperti saat banjir 9 September 2017 lalu. Puluhan ton sampah terdampar di sepanjang pantai sehingga harus dibersihkan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sampai harus mengerahkan 12 truk pengangkut sampah untuk menampung dan memindahkan sampah yang hanyut dan bertebaran di sepanjang Pantai Padang.

Begitu juga pasca hujan lebat awal Oktober 2017. Sampah terdampar di sepanjang Pantai Padang hingga Muaro. Sampah-sampah itu dibawa aliran sungai menuju laut dan mengendap di bibir pantai. Volume air yang tinggi saat hujan, seperti menjadi kesempatan bagi ‘oknum’ warga untuk menghanyutkan sampah rumah tangga mereka ke sungai ataupun banjir kanal.

Tini, seorang warga yang tinggal di pinggir banda kali (banjir kanal) Purus Kebun, Padang, sudah tak asing lagi dengan sampah-sampah yang berserakan di sungai mengarah ke laut itu. Ia melihat, tak hanya sampah-sampah rumah tangga, bahkan kasur usang pun dibuang ke sungai. Ironisnya, ada juga pengusaha sedot WC nakal yang membuang tinja manusia ke banda kali.

“Miris juga melihat banyaknya sampah-sampah yang menumpuk di beberapa titik. Sekarang sih sudah agak kurang dibanding tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Terkait banjir kanal, merupakan proyek infrastruktur yang dibangun Belanda. Para inlander paham betul dengan kondisi geografis Padang yang rawan banjir. Belanda melaksanakan proyek banjir kanal pada 1911. Hulu Batang Arau dipecah kemudian dialirkan ke Banjir Kanal. Lalu, dibuat bandar untuk mengantisipasi air di permukiman warga. Dari situlah lahir sejumlah nama kampung seperti Bandar Gereja, Bandar Damar, Bandar Puruih, Bandar Olo dan lainnya. Sayang, bila proyek-proyek banjir kanal itu sekarang kian mengalami pendangkalan akibat  sampah-sampah yang dibuang masyarakat di sepanjang alirannya.

Kondisi pantai yang kotor secara tak sengaja berkebetulan pula terjadi saat Menteri BUMN Rini Soemarno datang ke Kota Padang, Minggu 15 Oktober 2017 lalu. Rini Soemarno merasa prihatin atas banyaknya sampah yang dibawa dari sungai dan melakukan aksi bersih di Pantai Padang bersama masyarakat, pelajar dan anggota TNI/Polri. Melihat sampah-sampah yang berserakan di pantai, Rini minta pemerintah membuat jaring sampah di kecamatan. Pemko Padang kemudian menanggapi cepat dengan membuat jaring sampah di sungai pada batas-batas kecamatan. Setiap sampah yang tersangkut menjadi tanggung jawab kecamatan masing-masing.

Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, Sabtu (20/1/2017) optimis, langkah itu efektif untuk mencegah penumpukan sampah di hilir sungai yang bisa masuk ke laut atau menumpuk di pantai. Dengan tanggung jawab pada masing-masing kecamatan tersebut, sampah di sungai bisa terawasi dan lebih mudah dibersihkan. Upaya itu sekaligus untuk menjaga keberlangsungan sumber daya hayati di sekitar sungai serta mencegah bencana banjir yang diakibatkan sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Al Amin juga optimis upaya itu bisa untuk mendorong masyarakat menjadi pemantau masuknya sampah ke dalam jaring. Secara tak langsung, jaring memancing kepedulian masyarakat terhadap sampah yang masuk ke sungai.

Penggunaan jaring sampah tersebut, kata Al Amin, sebagai bagian Gerakan Kecamatan Bersih (Gerkasih). Gerakan dari hulu untuk kebersihan pantai dan laut.

Meski demikian, jaring sampah sejatinya hanyalah upaya stimulan dalam mengatasi persoalan membuang sampah sembarangan. Dalam istilah Minang, ada ‘raso jo pareso’. Masakan sampah kita, orang lain yang bertanggung jawab? Jika masih ada rasa itu, pastinya orang yang biasa membuang sampah ke sungai akan merasa malu.

Namun, tentu saja banyak pula orang yang tak mau tahu dengan kondisi lingkungan. Untuk itulah dibutuhkan advokasi secara terus menerus. Untuk mengubah perilaku memang butuh upaya keras melalui advokasi.

Masalah di Tempat-tempat Wisata

Keindahan, kebersihan dan kenyamanan di objek wisata seharusnya menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Namun, objek wisata yang kotor membuat masalah tersendiri. Mengganggu pemandangan mata. Meski sudah menjadi masalah lazim bagi objek-objek wisata lainnya di Indonesia, tapi sadar sampah di objek wisata harus menjadi persoalan penting yang ditangani. Terutama objek wisata pantai yang sampah-sampahnya akan berimbas pada keberlangsungan makhluk-makhluk hidup di laut.

Apalagi untuk Kota Padang, Pantai Padang saat ini sudah menjadi etalase kota. Bagi pengunjung dari luar kota, belum ke Padang jika belum mampir ke Pantai Padang. Hampir setiap akhir pekan, bus-bus pariwisata dari luar kota maupun luar provinsi berjejer membawa pengunjung ke pantai itu.

Pemerintah Kota Padang, selain membuat jaring sampah, juga telah memberdayakan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) maupun komunitas pecinta lingkungan untuk sama-sama menjaga lingkungan, di samping pemeliharaan sungai rutin oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) V Sumatera. Dunia industri pun sudah banyak yang ‘aware’ dengan mengalokasikan dana CSR (Corporate Social Responsibility)-nya untuk menjaga lingkungan, termasuk mengatasi persoalan sampah. Begitu juga TNI AL dari Lantamal II Teluk Bayur maupun unsur lain yang kerap melakukan aksi memungut sampah di Pantai Padang.

Tinggal lagi menggugah kesadaran pengunjung untuk tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, menanamkan kesadaran bagi masyarakat di sepanjang tepi sungai untuk tidak lagi menjadikan sungai sebagai tempat sampah terpanjang yang sampahnya akan bermuara ke pantai atau laut.

Sampah memang sudah lama menjadi isu lingkungan di negara-negara berkembang. Sampai saat ini, sampah menjadi salah satu dari tujuh isu lingkungan di Sumatera Barat, di samping kualitas air, degradasi lahan, perkebunan kelapa sawit, pencemaran udara, kerusakan laut dan ancaman keanekaragaman hayati.

Kota Padang saja, saat ini produksi sampahnya mencapai 600 ton per hari. Dari jumlah itu, baru sekitar 97 ton yang terpilah dan melalui proses pengomposan. 514 ton sisanya diangkut ke tempat pembuangan akhir di Air Dingin.

Penguatan Kelurahan

Dengan inovasi baru dalam penanggulangan sampah di Kota Padang, pemerintah kecamatan menjadi pihak yang bertanggung jawab menyelesaikan persoalan sampah-sampah di wilayahnya dengan jaring sampah. Padahal, jika dilihat, sampah-sampah itu kebanyakan merupakan sampah domestik atau sampah rumah tangga yang secara pemerintahan terkecil berada di kelurahan.

Karena itu, kelurahan harus diperkuat atau diintervensi kepala daerah untuk meningkatkan perannya dalam upaya penanggulangan sampah. Lurah dan jajarannya harus punya wawasan dalam hal itu sehingga bisa pula mengadvokasi secara rutin semua RT dan RW di wilayahnya.

Karena, ada juga ketua RT yang memperlihatkan perilaku merusak lingkungan. Jangankan untuk mengajak warganya menjaga kebersihan lingkungan, malah yang bersangkutan suka membuang sampah ke selokan atau tali bandar.

Selain advokasi, perlu pendekatan secara tegas oleh aparat berwenang. Semisal petugas Satpol PP yang diperbantukan di kelurahan untuk menegur perilaku merusak lingkungan. Atau, ada petugas khusus di kelurahan yang ditugasi untuk itu. Karena, jika sesama warga yang mengingatkan, ada potensi gesekan atau ‘tidak didengar’ sama sekali.

Kota Padang dan sejumlah daerah kabupaten/kota di Sumbar tahun 2017 lalu berhasil meraih piala Adipura, sebuah pengakuan terhadap kebersihan lingkungan. Penghargaan itu seharusnya menjadi motivasi untuk membuat lingkungan menjadi lebih bersih. RT/RW harus aktif dan dilibatkan pemerintah dalam meningkatkan kesadaran pentingnya menjaga lingkungan.

Pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun lalu sudah mencanangkan Program Indonesia Bersih Sampah pada 2020. Di tingkat Sumbar, Pemerintah Provinsi melakukan hal serupa dengan mencanangkan Gerakan Sumatera Barat Bersih untuk mewujudkan lingkungan yang bersih dan hijau, dimulai dari tingkat kecamatan dan kelurahan. Tinggal lagi kesadaran warga untuk bersama menciptakan lingkungan bersih, menjaga tempat-tempat wisata bebas dari sampah dan menanamkan sadar sampah pada diri masing-masing. Lebih dari itu, akan lebih baik jika gerakan sadar sampah dijadikan sebagai gaya hidup. Bukankah lebih baik ‘selfie’ dengan tempat wisata yang asri dan bersih dari sampah ketimbang ‘selfie’ dengan kondisi lingkungan yang kotor dan diwarnai sampah? (*)

 

Melda
By Melda Januari 25, 2018 14:07
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Loading...