Ketua Komisi V DPRD Sumbar Minta Kabupaten/ Kota Bantu Provinsi

Febry Chaniago
By Febry Chaniago Februari 12, 2018 18:21

Related Articles

PADANG – Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hidayat mendesak gubernur untuk meminta bantuan pemerintah kabupaten dan kota menganggarkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk provinsi. BKK tersebut dimaksudkan untuk membantu pembiayaan guru-guru honorer yang bertugas di Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan (SMA/ SMK).

Menurut Hidayat, permintaan BKK kepada pemkab dan pemko tersebut dibolehkan dalam aturan perundang-undangan, seperti diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 13 tahun 2016.Permintaan bantuan ini terkait dengan beratnya beban anggaran pemerintah provinsi seiring pengalihan kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA dan SMK ke provinsi.

“Persoalan yang dialami oleh guru-guru honorer yang mengajar di SMA dan SMK ini harus mendapat solusi. Untuk itu, gubernur hendaknya bisa berkordinasi dengan bupati dan walikota untuk meminta dianggarkan BKK untuk mengatasi masalah tersebut,” kata Hidayat, Senin (12/2).

Dia menerangkan, sejak beralihnya kewenangan pengelolaan SMA dan SMK ke pemerintah provinsi menimbulkan persoalan bagi guru-guru honorer. Sebelumnya, guru honorer mendapat intensif dan tunjangan melalui anggaran di kabupaten dan kota.

“Persoalannya muncul ketika pengalihan kewenangan, tunjangan dan intensif itu tidak diberikan lagi oleh pemkab dan pemko karena sudah menjadi kewenangan pemprov,” terangnya.

Namun, di sisi lain, pengalihan kewenangan tersebut tidak diiringi dengan pengalihan pembiayaan. Dana Alokasi Umum (DAU) pemkab dan pemko untuk pendidikan SMA dan SMK tidak beralih ke dalam APBD provinsi.

Dengan tidak beralihnya anggaran itu, menurut Hidayat, tentunya pemkab dan pemko memiliki kelebihan anggaran sehingga sangat memungkinkan memberikan BKK kepada provinsi. Dia menyebut, di daerah lain sudah ada kabupaten dan kota yang menganggarkan BKK untuk provinsi.

“Dalam pelaksanaannya tidak ada masalah karena tidak melanggar ketentuan,” lanjutnya.

Dia berharap, gubernur dapat mengkomunikasikan dan mengkordinasikan hal itu dengan bupati/ walikota sehingga persoalan guru honorer dapat teratasi. Keberadaan guru honorer menurutnya tidak dipungkiri masih sangat dibutuhkan mengingat dampak dari moratorium penerimaan PNS terjadi kekurangan tenaga guru di banyak daerah.

Seperti diketahui, terhitung 1 Januari 2017, kewenangan pengelolaan jenjang pendidikan SMA dan SMK beralih dari pemerintah kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi. Pengalihan ini membuat anggaran pemprov Sumatera Barat tersedot cukup besar.

Pengalihan kewenangan tidak mengatur pembiayaan guru-guru honorer, hanya untuk guru berstatus PNS. Sementara, dari pemkab dan pemko sendiri juga tidak bisa menganggarkan tunjangan dan intensif guru honorer secara langsung melalui APBD karena terganjal kewenangan. Diharapkan, dengan sistem bantuan keuangan khusus (BKK), persoalan itu dapat diatasi. (feb)

Febry Chaniago
By Febry Chaniago Februari 12, 2018 18:21
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Loading...