Ketua DPRD Padang Imbau Masyarakat Jangan Terpengaruh Money Politic

Related Articles

• Kinerja OPD Pemko Padangpanjang Dievaluasi 0 24.May
• Tahun 2017, Sumbar Tidak Bisa Terima Pegawai 0 26.Nov
• Tenaga Kesehatan Anak Disabilitas Masih Minim 0 02.Jun

PADANG – Satu hari menjelang perhelatan pesta demokrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat (Pilgub Sumbar) sangat rentan dengan pergerakan serangan fajar yang biasanya dimulai malam hingga pagi hari. Mengantisipasi hal itu, Ketua DPRD Kota Padang, Erisman Chaniago mengajak masyarakat untuk tidak terpengaruh dengan politik uang (money politic).

“Dalam Pemilukada serentak yang tinggal satu hari lagi, pergerakan money politic harus diwaspadai. Hal ini tentunya hanya merusak tatanan berpolitik, sehingga perlu kerjasama dari semua pihak agar tidak terpengaruh,” kata  Erisman pada padangmedia.com, Selasa (8/12) di Padang.

Erisman Chaniago mengajak masyarakat untuk mewujudkan Pilkada badunsanak yang benar-benar bersih dan mampu menerima kemenangan dan kekalahan dari masing-masing pasangan calon secara sportif. Tidak hanya dari sisi masyarakat saja yang perlu mencermati adanya kecenderungan politik uang, dalam hal ini tim sukses setiap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur juga perlu turut serta dalam mewujudkan Pilkada bersih dan badunsanak.

”Jika terdapat oknum-oknum tertentu yang melakukan politik uang pada masyarakat untuk memilih pasangan calon tertentu, maka masyarakat bisa mengambil foto dokumentasi sebagai barang bukti nantinya,” terang Erisman.

Ia juga menyampaikan, setiap tindakan pelanggaran dengan politik uang yang ditemukan harus segera dilaporkan pada pihak-pihak terkait, baik itu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun kepolisian setempat.

Sementara, Ketua KPU Padang, M. Sawati mengatakan, politik uang termasuk dalam salah satu pelanggaran tindak pidana yang tidak hanya merugikan pasangan calon, tapi juga pihak penyelenggara serta masyarakat. “Jika pelanggaran tersebut dilakukan oleh pasangan calon dan mereka terbukti terlibat, maka dapat dicoret. Jika dilakukan oleh pihak penyelenggara, maka dapat dipecat dengan proses pidana,” katanya.

Politik uang itu sebenarnya akan sangat merugikan pasangan calon karena jika terbukti dapat mempengaruhi hasil akhir perhitungan suara. Hasil perhitungan suara bisa saja dicabut jika terbukti ada pelanggaran politik uang (money politic), maka Pilkada terancam diulang jika dilakukan oleh kedua pasangan calon.

“Kami dari KPU Padang berharap dan mengimbau masyarakat agar tidak terpengaruh dengan setiap sogok yang ditawarkan oknum tertentu pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang dilaksanakan besok, 9 Desember 2015. Kemudian, semua pihak bekerja sama dalam mewujudkan Pilkada yang benar-benar bersih untuk kemajuan Sumatera Barat (Sumbar) ke depannya,” ungkap M.Sawati. (baim)