Guru SMA/SMK di Tanahdatar Mengeluh Tak Dapat THR

Febry Chaniago
By Febry Chaniago Juni 14, 2017 11:02

Related Articles

BATUSANGKAR – Guru Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) di Kabupaten Tanahdatar mengeluh tak dapat lagi tunjangan hari raya (THR) dari Pemkab setempat. Hal itu Seiring pengalihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke pemerintah provinsi mulai tahun 2017 ini.

Keluhan itu disampaikan Alimin, salah seorang guru SMAN 1 Sungayang, Kabupaten Tanahdatar kepada Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano saat memimpin rombongan safari Ramadhan ke daerah tersebut, Selasa (13/6) malam.

Safari Ramadhan Pemprov Sumatera Barat dipimpin Arkadius mengunjungi Masjid Baiturrahim Jorong Andaleh Nagari Andaleh Baruah Bukik, Sungayang. Menurut Alimin, guru SMA dan SMK tidak lagi menerima tunjangan daerah (tunjada) setiap bulan dan THR.

“Kami tidak lagi menerima tunjada setiap bulan dan THR untuk lebaran ini. Kalau guru SD dan SMP kami dengar sudah menerima,” kata Alimin.

Dia menyebutkan, ketika masih di bawah kewenangan Pemkab, dirinya menerima tunjada setiap bulan. Tunjada diberikan kepada guru non sertifikasi. Pada saat lebaran, juga menerima THR sebesar satu bulan gaji.

“Ketika telah beralih kewenangan ke provinsi tahun ini, tunjada itu tidak kami terima lagi,” ujarnya.

Dia berharap, pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran untuk tunjada tersebut. Karena menghadapi lebaran, dirinya juga berharap bisa menerima THR seperti tahun-tahun sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat Arkadius Datuak Intan Bano mengakui dan memaklumi kondisi tersebut. Kondisi itu disebabkan saat ini merupakan masa peralihan sehingga belum semuanya bisa diakomodir.

“Kondisi ini dimaklumi karena berada pada masa peralihan. APBD Sumatera Barat mendapat beban cukup berat sementara Dana Alokasi Umum (DAU) tidak cukup sehingga belum semua bisa diakomodir,” kata Arkadius.

Dia menambahkan, tahun 2018 nanti DPRD akan mendorong pemerintah provinsi untuk mengalokasikan dana mengakomodir kebijakan pemerintah kabupaten dan kota yang sudah berjalan sebelumnya. Guru-guru SMA dan SMK juga diminta jangan resah soal mutasi yang bisa dilakukan lintas kabupaten dan kota.

“DPRD akan mendorong pemerintah untuk mengalokasikan dana dan mengawasi dalam penempatan guru. Mutasi dilakukan harus melalui mekanisme yang jelas dan sesuai aturan serta kebutuhan,” tegasnya. (feb)

Febry Chaniago
By Febry Chaniago Juni 14, 2017 11:02
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Loading...