Gagal Disahkan, Pemko Kembali Ajukan Ranperda Etika Penyelenggaraan Pemeritahan Daerah

Nita Indrawati
By Nita Indrawati Januari 17, 2017 12:31

Related Articles

Weldison

SAWAHLUNTO – Pemerintah Kota Sawahlunto kembali mengusulkan Ranperda  tentang Etika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah agar disahkan menjadi peraturan daerah kota itu pada 2017.

Kepala Bagian Hukum Setdako Sawahlunto Dwi Darmawati menyatakan akan mengajukan ranperda tersebut, setelah sempat ditunda pengesahannya  oleh DPRD pada 2016 lalu.

“Keputusan penundaan tersebut mempertimbangkan belum terbitnya  Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), “ jelas Dwi di Balaikota Selasa (17/1).

Meskipun hingga saat ini regulasi tersebut masih belum diterbitkan, pemerintah daerah setempat berpendapat aturan tentang etika penyelenggaraan pemerintahan daerah dibutuhkan dan bersifat mendesak pemberlakuannya dalam  lingkup Pemerintahan Kota Sawahlunto.

“Saat ini disiplin ASN telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, namun sanksi yang bisa dijatuhkan masih dirasa belum cukup untuk mengakomodasi hukuman  dari setiap kesalahan dan pelanggaran terhadap norma dan etika yang
berlaku di tengah masyarakat luas,” sebutnya.

Baca juga  DPRD Menilai Kinerja Dinas PU Sawahlunto Masih Lemah

Dalam ranperda tersebut, pihaknya mengusulkan untuk membentuk komisi  khusus yang akan diberikan kewenangan memeriksa setiap pelanggaran etika serta menjatuhkan sanksi moral kepada setiap penyelenggara  pemerintahan di daaerah tersebut sesuai tingkat kesalahannya.

Salah satu bentuk sanksi tersebut, katanya, dengan mengumumkan secara terbuka melalui media massa tentang data diri beserta bentuk kesalahan yang dilakukan oknum aparatur pelaku pelanggaran etika tersebut.

“Diharapkan bentuk pemberian sanksi seperti itu dapat menimbulkan efek  jera bagi pelakunya sehingga tingkat pelanggaran disiplin oleh setiap  ASN bisa ditekan agar mutu layanan publik di kota ini semakin  membaik,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Sawahlunto Weldison menyatakan sampai saat ini pihak  pemko Sawahlunto belum mengajukan ranperda tersebut. Namun ada wacana    akan mengajukan kembali setelah melengkapinya. “Dewan ingin perda ini lebih baik sehingga tidak bertentangan dengan  peraturan perundangan lainnya serta dapat memberikan ketentuan  terhadap   disiplin setiap ASN agar mutu layanan  publik di kota ini lebih baik” jelas Weldison

Baca juga  Belum Jadi Aset Daerah, Dewan Pertanyakan Alokasi Operasional Rusunawa di APBD

Bila telah ditetapkan menjadi peraturan daerah, pihaknya  optimis  regulasi tersebut dapat mendorong pemerintah daerah  melaksanakan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat sesuai azas  penyelenggara pelayanan publik. (tumpak)

Nita Indrawati
By Nita Indrawati Januari 17, 2017 12:31
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Tuliskan komentar anda tentang ini