Dewan Usulkan Penambahan Armada Bus Trans Padang

Melda
By Melda July 22, 2015 11:46

Komisi III DPRD Padang mengunjungi Dirjen Transportasi Kemenhub RI. (ist)

JAKARTA – Anggota Komisi III DPRD Kota Padang, Usman Ismail mengatakan, pada kunjungan di Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub RI, Komisi III mengusulkan penambahan armada bus Trans Padang. Usulan penambahan sekitar 15 unit lagi untuk koridor satu. 

“Nantinya bus Trans Padang akan terdiri dari tiga koridor. Penambahan tersebut sangat diperlukan,” katanya.

Sementara, menurut Ketua Komisi III DPRD Padang, Yandri Hanafi, mengaku, kunjungan ke Dirjen Transportasi Darat Kemenhub RI bertujuan untuk mendapat informasi tentang kebijakan pemerintah berkenaan dengan tranportasi massal.

Di Kota Padang, untuk mengurangi kemacetan diperlukan juga jalan layang di kawasan Lubuk Buaya dan Bandar Buat serta ruas jalan lainnya yang sering mengalami kemacetan. Di samping itu, perlu pemecahan konsentrasi kemacetan, sehingga kemacetan tidak terjadi di satu atau dua tempat. Dengan dipecahnya konsentrasi kemacetan ini, maka kendaraan tidak lagi terpuasat pada satu atau dua ruas jalan.

Anggota Komisi III lainnya, Amrizal Hadi mengaku banyak hal yang dapat dipelajari dari kunjungan kali ini terkait pembahasan APBD Perubahan Kota Padang. Apalah lagi di Kota Padang, masih banyak potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergarap secara maksimal. Dari hasil kunjungan kerja ini, DPRD Padang berencana membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait dengan Retribusi Jasa Kepelabuhanan.

Di Kota Cilegon, mereka sudah punya Perda semacam ini. Yaitu, Perda Nomor: 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Jasa Kepelabuhanan dan Perda Nomor: 13 tahun 2008 tentang Tarif Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal (Tag Boat).

“Kita di Padang juga punya pelabuhan seperti Teluk Bayur. Tentunya kita juga akan membuat Perda semacam ini karena akan mendatangkan PAD bagi Kota Padang,” ujarnya.

Sedangkan bagi Muzni Zen, Anggota Komisi III, dipilihnya Kota Cilegon sebagai lokasi kunjungan, karena Kota Cilegon sudah selesai melakukan pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2015. Bagi Muzni Zen, yang menarik pada kunjungan kali ini adalah tentang pengelolaan Rusunawa.

Di Kota Cilegon, pengelolaan Rusunawa diserahkan kepada Yayasan. Dengan diserahkannya pengelolaan Rusunawa kepada Yayasan, Pemerintah Kota Cilegon tidak perlu mengeluarkan biaya perawatan. Bahkan, mereka mendapatkan keuntungan dari Rusunawa tersebut. Ada pemasukan untuk APBD mereka. Dibanding dengan Kota Padang, pengelolaan Rusunawa selalu mengalami kerugian dan tidak ada pemasukan bagi APBD.

“Tentu ini patut kita contoh dari Kota Cilegon dan agar bisa diterapkan di Kota Padang,” katanya. (baim)

Loading...
Melda
By Melda July 22, 2015 11:46
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

PR NEWSWIRE

Loading...