CPO Cemari Perairan Teluk Bayur, Pemko Padang Akan Proses Sesuai Hukum

Melda
By Melda September 29, 2017 15:34
Minyak tumpah di perairan Teluk Bayur. (foto: humas Pemko Padang)

Minyak tumpah di perairan Teluk Bayur. (foto: humas Pemko Padang)

PADANG – Bocornya tangki timbun minyak Crude Palm Oil (CPO) milik PT Wira Inno Mas (WIM) ke perairan laut Teluk Bayur, Padang, Kamis (28/9) mengundang bahaya. Terutama bagi lingkungan sekitar dan biota laut.

Menyikapi pencemaran lingkungan tersebut, Pemerintah Kota Padang berencana akan melaporkan hal itu dan memprosesnya sesuai hukum berlaku.

Saat ini, sekitar 3 ribu ton minyak sawit tumpah di sepanjang Pantai Teluk Bayur. Kejadian bermula ketika pipa dari terminal minyak ke tangki timbun bocor akibat tekanan tinggi. Akibatnya, tangki pecah dan mengakibatkan minyak CPO tumpah ke laut.

Hingga Jumat (29/9) siang, pencemaran laut semakin menjadi-jadi. Tumpahan CPO terus bergerak menuju utara.

“Akan kita proses sesuai hukum,” ujar Walikota Padang H. Mahyeldi Ansharullah Dt Marajo, Jumat (29/9).

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Al Amin mendesak pihak perusahaan untuk segera melakukan penyedotan agar dampak lingkungan tidak meluas.

Pemerintah Kota Padang, lanjutnya, tak segan-segan menjatuhkan sanksi berupa pencabutan izin lingkungan dan izin operasi bila upaya pembersihan akibat kebocoran tanki tidak dilakukan segara. Al Amin juga khawatir, bila tidak segara disedot maka tumpahan CPO bisa terbawa aliran air hingga ke perairan Muaro, Padang.

“Kejadian ini sebetulnya insiden ya. Namun, meski itu insiden, tetap kelalaian perusahaan. Kami bisa saja cabut izin lingkungan perusahaan kalau dia tidak lakukan pemulihan,” ujar Al Amin.

Ancaman berupa pencabutan izin, lanjut Al Amin, jelas tertuang dalam Undang-Undang (UU) nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Tahapan yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi hal ini adalah teguran kepada perusahaan, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin lingkungan.

“Yang penting saat ini pemulihan dengan lakukan sedotan minyak yang tumpah,” ujarnya.

Pengelola PT WIM, Gunawan Ginting, Kamis kemarin menduga, minyak itu tumpah ke laut bagian belakang dermaga peti kemas milik PT Pelindo II Teluk Bayur, akibat adanya kebocoran pipa. Pihak perusahaan, katanya, masih menyelidiki kebocoran pipa tersebut.

Direktur WALHI Sumbar, Uslaini dalam press releasenya menyebut, tumpahan minyak sawit membahayakan karena CPO mengandung BOD (Biological Oxigen Demand) yang tinggi dan sangat berbahaya bagi biota laut. Apalagi, kawasan Teluk Bayur dan perairan sekitarnya merupakan kawasan yang kaya akan ikan Pelagis, yaitu jenis ikan yang hidup di perairan dangkal dengan kedalaman 0 – 200 meter.

“Keberadaan minyak kelapa sawit tentu akan mempengaruhi jenis ikan ini yang dapat menyebabkan ikan ini keracunan dan mati,” tukasnya.

Uslaini mengatakan, molekul minyak sawit juga akan menghalangi cahaya matahari dan oksigen masuk ke laut. Hal itu akan berpengaruh bagi terumbu karang dan biota bawah laut lainnya. Terhalangnya cahaya matahari dan oksigen akan mempengaruhi proses fotosintesis dan respirasi biota laut dan dalam jangka panjang akan memicu terjadinya coral bleaching dan kematian biota laut.

Keberadaan minyak sawit ini menurut Uslaini, juga akan mempengaruhi jenis mamalia laut dan kura-kura. Kawasan perairan sekitar Teluk Bayur merupakan habitat kura-kura. Minyak sawit akan masuk ke dalam paru-paru mamalia dan reptil laut sehingga menyebabkan keracunan dan mati.

Selain itu, cemaran minyak sawit juga akan mempengaruhi jenis burung yang selama ini mencari ikan sebagai sumber makanan mereka di kawasan itu. Mereka akan memakan ikan yang sudah keracunan atau tercemar minyak sawit sehingga burung camar atau bangau akan ikut teracuni.

“Cemaran minyak kelapa sawit ini berpotensi melebar karena berada di permukaan sehingga mudah dibawa arus laut apalagi kondisi cuaca di Kota Padang saat ini hujan dan berangin kencang. Hal ini tentu akan mempengaruhi kerja tim dalam membersihkan tumpahan minyak sawit ini,” katanya.

Uslaini mengatakan, terkait dengan kelalaian perusahaan dalam mengelola usahanya sehingga menimbulkan pencemaran, pemerintah provinsi perlu bertindak tegas untuk mengevaluasi izin lingkungan yang dimiliki oleh perusahaan. Perlu segera dilakukan review terhadap dokumen lingkungan perusahaan khususnya dalam hal pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan dari usaha perusahaan. (rin/charlie)

Loading...
Melda
By Melda September 29, 2017 15:34
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*

Loading...