Back to homepage

pemerintahan

Program PATEN, Gubernur Minta Camat Segera Diberi Kewenangan

Program PATEN, Gubernur Minta Camat Segera Diberi Kewenangan

🕔13:25, 22.Nov 2017

PADANG – Kepala daerah kabupaten dan kota harus secepatnya melimpahkan kewenangan kepada camat untuk perizinan dan administrasi. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sepenuhnya terealisasi. Kementerian Dalam Negeri RI telah menargetkan bahwa PATEN sudah harus

Read Full Article
24 ASN KPU Sumbar Ikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

24 ASN KPU Sumbar Ikuti Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah

🕔21:02, 24.Agu 2017

PADANG – Sebanyak 24 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) organik sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat mengikuti ujian dinas, kenaikan pangkat dan penyesuaian ijazah. Ujian tersebut merupakan perwujudan komitmen KPU dalam pengembangan sumber daya manusia. Menurut Plt. Kepala

Read Full Article
Sistim Pemerintahan Nagari “Menghapus” Pemilihan Langsung?

Sistim Pemerintahan Nagari “Menghapus” Pemilihan Langsung?

🕔13:25, 19.Jul 2017

SIJUNJUNG – Pelaksanaan sistim pemerintahan desa adat di Sumatera Barat dengan sebutan Nagari akan menghapus sistim pemilihan walinagari langsung oleh masyarakat. Walinagari atau kapalo nagari sebagai kepala pemerintahan akan dipilih dari dan oleh unsur tungku tigo sajarangan yaitu ninik mamak,

Read Full Article
Penerapan Desa Adat, Pengakuan Negara Terhadap Hukum Adat

Penerapan Desa Adat, Pengakuan Negara Terhadap Hukum Adat

🕔13:20, 19.Jul 2017

SIJUNJUNG – Adanya aturan penerapan desa adat dalam sistim pemerintahan terendah merupakan pengakuan sekaligus penghormatan negara terhadap kearifan lokal masyarakat. Saat ini, sedikitnya delapan provinsi di Indonesia merancang untuk mengembalikan sistim pemerintahan terendah kepada sistim desa adat, termasuk Sumatera Barat.

Read Full Article
Ranperda Nagari, Sistim Desa di Mentawai Diperlakukan Khusus

Ranperda Nagari, Sistim Desa di Mentawai Diperlakukan Khusus

🕔17:01, 17.Apr 2017

PADANG – Penataan pemerintahan desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai mendapat perlakuan khusus dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Nagari. Kepulauan Mentawai tidak menggunakan sistim pemerintahan nagari sebagai pemerintahan terendah. Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sumatera Barat Ali Asmar, menyampaikan

Read Full Article
Camat Kekurangan Staf, Penerapan PATEN Belum Maksimal

Camat Kekurangan Staf, Penerapan PATEN Belum Maksimal

🕔23:20, 10.Mar 2017

PARIAMAN – Para camat di Kota Pariaman mengaku kekurangan staf. Kondisi itu menyebabkan pelayanan kepada masyarakat diakui belum maksimal. Hal itu terungkap saat kunjungan kerja Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat ke Kota Pariaman dalam rangka

Read Full Article
Arab Saudi Sepakati Pendanaan Proyek Pembangunan Senilai USD 1 Miliar

Arab Saudi Sepakati Pendanaan Proyek Pembangunan Senilai USD 1 Miliar

🕔01:12, 2.Mar 2017

BOGOR – Buah manis dari kunjungan Raja Arab Saudi Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud ke Indonesia mulai terlihat. Pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat telah menghasilkan sejumlah kesepakatan. Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretaris Kepresidenan, Bey Machmudin

Read Full Article
Realisasi ADD di Bukit Sundi, Solok, Cukup Baik

Realisasi ADD di Bukit Sundi, Solok, Cukup Baik

🕔18:47, 28.Feb 2017

SOLOK – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemerintahan terendah yaitu Nagari dan Desa. Monitoring dan evaluasi (monev) tersebut dalam rangka percepatan pembangunan di tingkat desa atau nagari. Selasa

Read Full Article
Besok, Menpan RB Serahkan Rapor Kinerja Kabupaten dan Kota

Besok, Menpan RB Serahkan Rapor Kinerja Kabupaten dan Kota

🕔22:01, 24.Jan 2017

JAKARTA – Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur dijadwalkan akan menyerahkan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kabupaten/kota tahun 2016. Penyerahan akan dilaksanakan di Bandung, Jawa Barat, besok (Rabu, 25/01). Kepala Biro Hukum, Komunikasi

Read Full Article
Empat Perda Provinsi Sumbar Resmi Dicabut

Empat Perda Provinsi Sumbar Resmi Dicabut

🕔15:28, 30.Des 2016

PADANG – Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Jumat (30/12) menghasilkan keputusan mencabut empat Peraturan Daerah (Perda). Perda tersebut diusulkan dicabut karena telah dibatalkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). “Ke empat Perda ini resmi dicabut karena

Read Full Article
Loading...