Agenda Baru Perkotaan; Antara Komitmen Pemda dan Kesadaran Warga

Melda
By Melda July 19, 2016 19:31

urban

Oleh Melda Riani

Tinggal di kota yang layak huni tentu menjadi dambaan semua orang. Kota yang nyaman dan aman ditempati, bisa bertransportasi dengan lancar tanpa harus terjebak kemacetan dan menghirup polusi berlebihan,  bebas banjir serta bisa menghirup udara segar dari taman-taman kota yang tersedia. Sayangnya, kondisi itu jauh dari kenyataan dan menjadi pekerjaan rumah yang sangat berat bagi setiap pemangku kepentingan.

Lihat saja di Kota Padang, Sumatera Barat, yang bahkan bukan termasuk sebagai kota besar, kemacetan sudah sering terjadi. Apalagi, di kota-kota besar di Indonesia. Tidak hanya karena jumlah kendaraan yang terus meningkat, tapi juga karena angkutan kota suka berhenti sembarangan dan kendaraan pribadi suka parkir di pinggir jalan. Transportasi massal yang lebih menjanjikan keamanan dan kenyamanan, jumlahnya belum memadai sehingga masyarakat lebih suka menggunakan kendaraan sendiri.

Persoalan lain, saat hujan turun dengan intensitas tinggi sebentar saja, banjir sudah menggenangi, mulai dari pusat kota hingga ke permukiman penduduk. Drainase tak sanggup menampung volume air, sementara pekarangan-pekarangan banyak dibeton sehingga tak bisa lagi menyerap air. Sepanjang tahun 2016 saja, sudah dua kali banjir besar menghampiri Kota Padang. Dari sembilan kecamatan yang ada, tujuh kecamatan terendam banjir. Aktifitas masyarakat banyak yang lumpuh. Sejumlah bangunan infrastruktur rusak. Bahkan, pada banjir yang terjadi 16 Juni 2016, satu korban meninggal dunia saat akan mengungsi.

Trotoar yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki, banyak digunakan untuk  pedagang kaki lima berjualan. Ada pula show room mobil yang memanfaatkan trotoar untuk memamerkan mobil mereka. Sementara, sejumlah ruas jalan terampas untuk pasar tumpah dan parkir.

Ruang-ruang publik lain seperti Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan taman bermain masih minim, terutama di kawasan permukiman. Padahal, ruang publik dapat dikatakan sebagai cerminan kondisi kota secara keseluruhan.

Sementara itu, pembangunan terus berlanjut hingga ke pinggir-pinggir kota yang sepuluh dan 20 tahun lalu masih lengang. Di sisi lain, aturan terkait tata ruang dan permukiman tidak begitu tegas dilaksanakan. Akibatnya, tanah-tanah yang semula menjadi serapan air sudah banyak yang rata tertutup beton. Halaman-halaman rumah penduduk di pinggir kota yang dulu ditanami dengan tumbuh-tumbuhan hijau dan bunga-bungaan, kini beralih menjadi petak-petak rumah toko (ruko) dengan nilai ekonomi yang fantastis. Tidak saja di daerah industri seperti Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, atau kawasan kampus seperti Limau Manis, Kecamatan Pauh, Air Tawar Kecamatan Padang Utara dan lain-lain, kawasan pinggiran lainpun semakin padat oleh permukiman dan ruko-ruko.

Setiap petak tanah kosong, terutama di pinggir jalan, saat ini berarti lembaran uang. Sebentar lagi mungkin tak ada lagi yang tersisa. Sayangnya, pembangunan berjalan tanpa perencanaan menyeluruh. Saluran drainase yang minim dan tak tersambung dengan baik dengan saluran primer. Juga pekarangan yang seharusnya bisa dibangun lebih ramah lingkungan dengan tetap menyediakan resapan air, malah ditutup rata dengan semen.

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat maupun Pemerintah Kota Padang memang telah membuat sejumlah peraturan daerah yang mengatur tentang tata ruang dan pengaturan persoalan perkotaan. Pemprov Sumbar, misalnya, tahun 2015 lalu telah mengesahkan Perda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas serta Perda Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian Jalan. Tahun 2016 ini, Pemprov Sumbar akan membahas Ranperda Pengelolaan Air Tanah dan Ranperda tentang Pengembangan Pembangunan Perumahan dan Permukiman Daerah.

Begitu juga Pemerintah Kota Padang telah memiliki sejumlah Perda terkait RTRW serta kota inklusif. Namun, aturan tak serta merta dilaksanakan. Butuh sosialisasi, komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah serta kesadaran dari warga kota itu sendiri. Di samping itu, banyak persoalan lain yang mesti dibenahi untuk mengembangkan tata ruang perkotaan.

Masalah Perkotaan dan New Urban Agenda

Penambahan jumlah penduduk kota setiap waktu adalah keniscayaan. Berdasarkan Revision of World Urbanization Prospects yang dikeluarkan Perserikatan Bangsa- Bangsa (PBB) tahun 2014, terdapat setidaknya 54 persen penduduk yang tinggal di perkotaan.

Setiap tahun, ribuan pelajar berpindah dari desa ke kota untuk menuntut ilmu di sekolah-sekolah favorit dan berlanjut ke perguruan tinggi. Saat tamat kuliah, sangat sedikit dari mereka yang mau pulang lagi ke desanya masing-masing untuk bekerja atau mengabdi di daerahnya. Tak jarang, sebuah desa jumlah petaninya makin hari makin berkurang karena generasi muda tak lagi mau mencangkul di sawah dan bercocok tanam di ladang.

Akibatnya, penduduk kota semakin hari semakin bertambah. Ditambah lagi dengan penambahan populasi penduduk kota itu sendiri secara alami. Sementara, lahan dan ruang sangat terbatas. Kepemilikan lahan menjadi persoalan tersendiri. Sejalan dengan itu, ruang publik semakin tak seimbang dengan jumlah penduduk. Di komplek perumahan, banyak pengembang  yang tidak menyediakan lahan fasilitas umum yang memadai sehingga tak tersedia RTH untuk tempat anak-anak bermain dan para penghuni bersosialisasi serta menghirup udara segar.

Peningkatan jumlah penduduk di kawasan perkotaan juga membuat menurunnya kualitas lingkungan seperti peningkatan angka kemiskinan perkotaan, kemacetan lalu lintas, pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang belum merata, makin banyaknya lingkungan kumuh, banjir dan lain-lain.

Berbagai persoalan perkotaan tersebut jika tak segera diurai dan diselesaikan, tentu akan membuat sebuah kota semakin kusut masai. Penduduk yang tak tenang dan tak bahagia membuat kualitas hidup semakin berkurang karena rasa nyaman dan kadang rasa aman yang tak lagi didapat. Kondisi tersebut membuat tantangan perkembangan lingkungan perkotaan semakin kompleks. Diperlukan berbagai upaya untuk menjaga kondisi lingkungan perkotaan yang responsif terhadap berbagai masalah dan tantangan perkotaan.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Ir. Andreas Suhono, MSc, menyatakan, tahun 2025 diperkirakan 68% penduduk akan tinggal di perkotaan. Oleh karena itu, saat ini negara-negara di dunia, termasuk Indonesia, sedang menghadapi tantangan terkait pengelolaan urbanisasi berkelanjutan. Menurutnya, di masa mendatang, Indonesia dihadapkan tantangan untuk mewujudkan kota yang lebih layak huni serta berdaya saing. Untuk itu, sangat diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta upaya mewujudkan keadilan pelayanan dasar, serta kesejahteraan. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan kepemimpinan yang baik, terutama pada tingkat loka. (pu.go.id)

Jika ingin kehidupan perkotaan berkelanjutan, setiap pemerintah kabupaten/kota sudah seharusnya memikirkan agenda baru perkotaan atau New Urban Agenda (NUA). Agenda baru perkotaan mencakup tempat tinggal inklusif, kehidupan yang aman dan sehat, terutama bagi anak-anak, remaja, wanita, lansia dan cacat, transportasi yang memadai dan berkelanjutan, dukungan dan restorasi ruang kota hijau, sanitasi yang aman dan bersih, udara yang sehat dan berkualitas, pengembangan perencanaan kota dan peningkatan daerah kumuh, manajemen limbah yang baik dan lain-lain.

NUA sudah menjadi agenda seluruh pemangku kepentingan di dunia. Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) bahkan telah mengadakan tiga kali sidang habitat sekali dalam 20 tahun untuk menetapkan kesepatakan dan komitmen bersama pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Dalam waktu dekat, sidang Habitat III akan diadakan di Quito, Ekuador, tepatnya pada 17 – 20 Oktober 2016. Konferensi Habitat sudah diselenggarakan dua kali, yakni Habitat I di Kanada pada 1976 dan Habitat II di Istanbul pada 1996.

Sidang Habitat III akan menguatkan kembali kemitraan strategis para pemimpin negara dalam pembahasan agenda baru pembangunan kota berkelanjutan. Sebagai persiapan, akan dilakukan Preparation Committee (PrepCom) di Surabaya, 25 sampai 27 Juli 2016. PrepCom tersebut merupakan bagian dari persiapan penyelenggaraan sidang Habitat III yang akan dihadiri 193 negara. Pertemuan tersebut akan menggali masukan dan perspektif akhir dari berbagai negara dan stakeholder lainnya. Isu-isu kunci urbanisasi akan dimasukkan dalam NUA. Dengan menjadi tuan rumah PrepCom, Indonesia secara langsung ikut menjalankan peran strategis mendorong tercapainya kesepakatan NUA yang akan ditetapkan dalam sidang Habitat III.

Kota Hijau

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) telah menginisiasi Program Pengembangan Kota Hijau (P2KH). Bersama pemerintah kota/kabupaten, Kemen PUPR berupaya mewujudkan ruang perkotaan yang lebih berkualitas melalui perencanaan yang baik dan perwujudan 8 atribut kota hijau sesuai amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Sesuai amanat UU tersebut, 30% wilayah kota harus disediakan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH).

Namun, definisi RTH kini diperluas menjadi ruang hijau. Dalam definisi baru tersebut, ruang hijau merupakan segala tutupan bidang horizontal (lahan) maupun vertikal (dinding) yang dapat menjaga fungsi ekologi penyerapan air maupun meningkatkan kualitas iklim mikro. Sampai tahun 2016, sudah 165 kota/kabupaten telah bergabung dalam P2KH.

Konsep kota hijau salah satunya diterapkan di Kota Surabaya yang mengembangkan lingkungan hijau melalui kegiatan atau program pembangunan/revitalisasi taman-taman kota dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Di samping itu, Pemkot setempat juga menggalakkan berbagai program penghijauan lainnya serta meningkatkan implementasi 3R (Reuse, Reduce, Recycle) dalam pengelolaan sampah.

Kota hijau, seperti dilansir dari kotahijau.id, dibangun dengan tak mengorbankan aset kota, tapi terus-menerus memupuk semua aset, yakni manusia, lingkungan, dan sarana prasarana terbangun. Beberapa ciri kota hijau antara lain memanfaatkan secara efektif dan efisien sumber daya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistem transportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, serta menyinergikan lingkungan alami dan buatan berdasarkan perencanaan dan perancangan kota yang berpihak pada prinsip pembangunan berkelanjutan (lingkungan, sosial, dan ekonomi).

Bumi ini, termasuk perkotaan, adalah habitat tempat manusia tinggal dan beraktifitas sosial. Untuk tetap hidup berkualitas berkelanjutan di masa depan, semua masalah perkotaan sudah harus menjadi agenda penting dan mendesak untuk diselesaikan oleh seluruh pemangku kepentingan. Kita semua tentu berharap kota yang ditempati adalah kota yang nyaman dan aman dengan ruang publik yang tersedia di banyak tempat. Ruang di mana keluarga bersama anak-anak mereka bisa bermain, bergembira serta bersosialisasi dengan keluarga lainnya. Kita juga tentu berharap ruang-ruang publik yang sudah ada tetap terjaga dari tangan-tangan jahil. Begitu juga trotoar tetap diberikan haknya pada pejalan kaki serta jalan raya diberikan haknya pada pengguna kendaraan. Untuk mewujudkan itu semua, butuh komitmen yang tinggi dari kepala daerah bersama wakil rakyat serta kesadaran dari warga kota untuk saling menjaga sesuatu tetap pada tempatnya. (Penulis adalah jurnalis di www.padangmedia.com)

 

Melda
By Melda July 19, 2016 19:31
Write a comment

No Comments

No Comments Yet!

Let me tell You a sad story ! There are no comments yet, but You can be first one to comment this article.

Write a comment
View comments

Write a comment

Your e-mail address will not be published.
Required fields are marked*