Jumat, 10/09/2010 01:14 WIB
Junaidi bin Jaaba
Tanah Rantau Mengubah Jalan Hidupnya
Tanah Rantau Mengubah Jalan Hidupnya
Jika diingatnya lagi, rasanya susah dipercaya kalau puluhan tahun silam, ia adalah seorang anak tama
...
BUKIKNAPA PUSAT KONVENSI DAN EKONOMI
Aia Pacah Kian Berpeluang jadi Ibukota Padang yang Baru
Jumat, 05/02/2010 09:43 WIB
padangmedia.com - PADANG - Kekhawatiran sejumlah kalangan jika pusat pemerintahan Kota Padang dipindah ke Aia Pacah ditepis Ketua Tim Ahli Badan Pelaksana Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BPRR) Kota Padang, Prof. Helmi dalam hearing dengan Panitia Kerja (Panja) DPRD Kota Padang, Kamis (4/2) di DPRD Padang.
“Persoalan jalur truk dan angkutan berat lainnya dapat dialihkan ke jalan pinggir pantai nantinya,” ujar Helmi. Begitupun pembangunan pergudangan di sepanjang By Pass mulai dibatasi, dan hanya pada lokasi tertentu.
Dari segi biaya, pembangunan pusat pemerintahan di Aia Pacah menelan biaya antara Rp74 miliar hingga Rp95 miliar. Sementara di Bukiknapa bisa menelan biaya lebih dari Rp120 miliar. Kedua lokasi sebenarnya sama mempunyai resiko, namun selama ini lebih banyak dilihat keunggulan yang dimiliki Aia Pacah, seperti akses yang tinggi, serta
resiko social yang lebih rendah.
Sementara lokasi Bukiknapa diusulkan Anggota Panja, Budiman, S.Ag. untuk segera dibebaskan Pemko Padang sehingga ada lahan yang dimiliki Pemko Padang ke depan. Jika tidak digunakan sebagai pusat pemerintahan ada pusat-pusat baru yang akan dibangun disana. Helmi mengatakan Bukiknapa bisa dijadikan pusat convention yang dilengkapi
dengan pembangunan hotel-hotel nantinya.
Dari segi waktu, Kepala Bappeda Kota Padang, Ir. Indra Catri, M.Si. mengatakan Aia Pacah cenderung lebih singkat. Pasalnya, April mendatang APBN-P sudah disahkan, dan untuk tahap awal ada dana Rp16 miliar untuk pembangunan pusat pemerintahan Padang. “Artinya ada
bangunan yang akan ditender pada April atau Mei,” imbuh Indra Catri.
Sementara Ketua Panja, Afrizal menyebutkan kalau kantor walikota pindah kecamatan itu namanya pindah ibukota. Sehingga DPRD akan mengesahkan nama daerah yang dijadikan pusat pemerintahan yang baru pada Rabu (10/2) mendatang. (fie)
Berita terkait
Komentar Anda
Komentar Anda
Berita lainnya
- Tiga Hari, Empat Jiwa Melayang Akibat Lakalantas
- Transaksi Ramai, Harga Emas Perhiasan Naik
- Jalan Padang-Bukittinggi Masih Normal
- Jemaah Tarikat Nahsaban di Solok Shalat Ied Hari Ini
- Meski Lebaran, Layanan Kesehatan Tetap Beroperasi
- Wagub Tinjau Posko Siaga Bencana
- PKPU Padang Himpun Rp1,2 M Zakat Selama Ramadhan







