Terbetik

Bayangan Kegagalan Pemilu

padangmedia.com , Kamis, 23 Oktober 2008 00:00 wib
Bayangan Kegagalan Pemilu Oleh: Asrinaldi A (Dosen FISIP Universitas Andalas, Padang) Salah satu masalah besar yang dicemaskan bangsa Indonesia setahun ke depan ialah pelaksanaan pemilu yang gagal. Tanda-tanda kegagalan ini dapat dilihat dari dua segi, yaitu dari segi penyelenggara pemilu dan partisipasi pemilih. Sudah banyak pihak yang mengkritik cara kerja KPU yang dipandang lambat, kurang koordinasi serta tidak memahami substansi pentahapan kegiatan pemilu yang akan diselenggarakan. Sebagai penyelenggara pemilu, KPU yang ada sekarang menghadapi tekanan yang sangat berat untuk menyukseskan pemilu 2009. Masalah yang dihadapi cukup beragam mulai dari ulah tingkah partai politik hingga ke masalah teknis pelaksanaan pemilu. Beban berat pun akan dihadapi oleh KPU, jika orang mulai membandingkan kinerjanya sekarang dengan kinerja KPU sebelumnya yang dianggap sukses melaksanakan pemilu 2004. Selain masalah penyelenggara pemilu, masalah lain yang juga merisaukan banyak pihak adalah partisipasi pemilih. Akankah masyarakat berpartisipasi dalam pemilu yang akan datang? Tolak ukur Jika Pilkada dapat dijadikan salah satu tolak ukur keberhasilan pemilu di tingkat lokal, maka kekhawatiran akan munculnya partisipasi pemilih yang rendah dalam pemilu mendatang cukup beralasan. Laporan media massa terkait dengan ketidakhadiran masyarakat untuk memilih (voter turnout) dalam Pilkada seperti Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan dan Lampung berkisar 20-40 persen. Jelas angka ini cukup besar dan mempengaruhi kualitas Pilkada tersebut, paling tidak dari segi legitimasi calon yang terpilih. Rendahnya tingkat kehadiran ini boleh jadi disebabkan oleh banyak faktor. Namun yang patut dicemaskan adalah menguatnya faktor ideologis yang melahirkan kekecewaan pemilih terhadap keadaan yang berlaku sehingga tidak mau terlibat dalam pemilu tersebut. Kelompok yang kecewa secara ideologis ini jelas memiliki penilaian yang cukup mendasar terhadap keadaan politik yang sedang terjadi. Bahkan mereka tidak mempercayai adanya keberpihakkan rejim politik yang ada saat ini. Dalam keadaan ini sangat sulit mendorong mereka untuk kembali berpartisipasi dalam pemilu. Berbeda dengan kelompok masyarakat yang memang tidak memilih karena persoalan teknis, seperti tidak terdaftar sebagai pemilih atau tempat pencoblosan yang jauh dari rumah mereka. Masalah teknis ini tentu bisa diperbaiki sehingga dapat mendorong kelompok ini untuk berpartisipasi kembali dalam pemilu. Memang sulit mengidentifikasi kedua kelompok ini, apakah tingginya angka ketidakhadiran mereka dalam pemilu ini karena faktor ideologis atau karena persoalan teknis semata. Ketidakhadiran pemilih karena faktor ideologis ini dapat mengancam proses konsolidasi demokrasi yang sedang berlangsung. Kelompok ini cenderung menolak hasil pemilu dan bahkan tidak mengakui kepemimpinan politik yang terbentuk. Akumulasi kekecewaan kelompok ini menghasilkan dua kecenderungan perilaku, yaitu mereka yang bersikap apatis sehingga mengasingkan diri dari praktik politik atau mereka yang memilih bersikap radikal dan berusaha membalikkan keadaan politik sesuai dengan keinginannya. Sukses pemilu Salah satu indikator suksesnya pemilu adalah pada partisipasi masyarakatnya dalam memberikan dukungan suara. Oleh karena itu sudah seharusnya semua pihak dapat mencegah bertambahnya jumlah masyarakat yang tidak memilih dalam pemilu mendatang khususnya kelompok yang kecewa secara ideologis. Pada umumnya masalah yang dihadapi kelompok ini cenderung bersifat psikologis ketimbang sosiologis. Bagaimanapun perlu dilakukan upaya-upaya yang dapat mendorong mereka kembali untuk berpikiran positif dan optimis terhadap proses politik yang berlangsung. Beberapa diantaranya adalah, pertama, pemerintah dan DPR harus mulai membuat kebijakan yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat dan bukan kepentingan kelompok tertentu. Ketidakpercayaan kelompok pemilih ini karena proses persaingan kepentingan dalam pembuatan kebijakan politik tidak berorientasi kepada kepentingan rakyat. Dengan membangun kembali kepercayaan kelompok pemilih ini, maka semangatnya untuk ikut serta dalam pemilu akan muncul. Harus diingat bahwa faktor kepercayaan inilah yang sebenarnya menjadi nilai dasar dalam melaksanakan demokrasi yang sehat terutama dalam masyarakat yang plural. Kedua, buruknya kinerja partai politik yang dibuktikan dengan terbukanya skandal korupsi, kasus suap, pelecehan seksual dan sebagainya yang melibatkan anggota partai politik di DPR jelas mengaibkan partai politik. Realita ini membawa implikasi pada melemahnya identifikasi kepartaian masyarakat pemilih sehingga mempengaruhi motivasinya untuk terlibat dalam pemilu. Berkaitan dengan kenyataan ini, partai politik semestinya lebih bertanggung jawab memperbaiki citranya, yaitu dengan cara melaksanakan peran dan fungsinya lebih baik lagi. Ketiga, memang sebagian sarjana berpendapat tidak memilih atau golput itu adalah hak. Namun pada sisi lain, individu sebagai warga negara juga memiliki kewajiban untuk mengisi agenda negara ke depan. Oleh karenanya pelaksanaan hak dan kewajiban individu itu tidak dapat dipisahkan khususnya ketika pemilu. Dengan demikian adalah penting memberi penyadaran kepada setiap warga negara tentang perlunya keseimbangan antara hak dan kewajiban ini. Masalahnya sekarang ialah adakah keinginan memperbaiki keadaan itu muncul dari kesadaran bersama? Sebab dengan sisa waktu yang tinggal tujuh bulan lagi setiap elite politik di negara ini sudah mulai sibuk mempersiapkan diri menghadapi pemilu tersebut. Tinggallah KPU yang diserahi tanggung jawab untuk menyelesaikannya sendiri. Sungguh ini bukanlah pekerjaan mudah bagi KPU kerana ancamannya kegagalan pemilu tersebut selalu muncul setiap saat.***
Berita Terkait