Terbetik

KAN Bukan Unsur Penyelenggara Pemerintahan Nagari

padangmedia.com , Rabu, 04 Mei 2011 00:00 wib
PAINAN - Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) bukan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan nagari. Dalam Peraturan Daerah, baik Perda Provinsi maupun Perda kabupaten secara eksplisit tidak menempatkan KAN sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan di nagari. Hal itu diungkap Bupati Pesisir Selatan, H. Nasrul Abit menyoal adanya tanggapan DPRD Pesisir Selatan yang menganggap Perda tentang pemerintahan nagari seakan mengkerdilkan posisi KAN dan meminta ruang kepada peran lambaga Kerapatan Adat secara legal formal di dalam penyelenggaraan pemerintahan. "Sesuai dengan pengertian tentang pemerintahan nagari yang sudah dituangkan dalam Perda, baik Perda Provinsi maupun Perda kabupaten, terminologinya secara eksplisit tidak menempatkan KAN sebagai salah satu unsur pemerintahan," ungkapnya. Namun menurut Nasrul, keanggotaan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari sudah mewakili kelembagaan KAN karena di dalam Bamus ada unsur ninik mamak yag tentunya mewakili anggota KAN. "Jadi, meski secara yuridis formal tidak masuk dalam unsur penyelenggara pemerintahan, namun dengan keterwakilan KAN di Bamus melalui unsur ninik mamak, sudah cukup menegaskan fungsi ninik mamak didalam penyelenggaraan pemerintahan," lanjutnya. Sebelumnya, Darwis Makmur dari Fraksi Golkar DPRD Pesisir Selatan menyampaikan Perda tentang pemerintahan nagari yang disusun tidak sedikit pun memberi ruang kepada peran lembaga KAN secara legal formal dalam penyelenggaraan pemerintahan nagari. Nasrul Abit berharap dengan penjelasan tersebut sudah menjawab pernyataan tersebut. Kerapatan Adat Nagari (KAN) merupakan lembaga adat Minangkabau di tingkat nagari yang bertugas sebagai penjaga dan pelestari adat dan budaya Minangkabau. Keputusan-keputusan KAN bisa menjadi pedoman bagi walinagari dalam menjalankan roda Pemerintahan nagari. Keputusan yang merupakan hukum adat ini wajib ditaati oleh seluruh masyarakat negari. Dalam hal ini aparat pemerintahan berkewajiban membantu menegakkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundangan yang berlaku. (feb)
Berita Terkait